Agung Budiono : Catatan Kritis Atas Pendanaan Transisi Energi JETP

Agung Budiono : Catatan Kritis Atas Pendanaan Transisi Energi JETP

Pertemuan KTT G20 di Bali mengumumkan kemitraan untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 311 triliun. JETP untuk Indonesia diklaim sebagai pembiayaan transisi energi terbesar dalam sejarah bagi suatu negara oleh Penasihat Iklim untuk Sekretaris Departemen Keuangan AS, John Morton.

JETP untuk Indonesia akan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang serta mitra internasional lainnya dengan periode mobilisasi pendanaan 3 sampai 5 tahun. Pendanaan ini akan dibagi 50:50 antara pendanaan publik dalam bentuk pinjaman lunak, hibah dan jaminan dan pendanaan swasta. Sebagian besar pendanaan swasta akan berasal dari koalisi Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Enam bulan ke depan akan menjadi fase penting bagi Indonesia dan mitra internasionalnya dalam menyusun rencana investasi yang komprehensif dan terperinci yang menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat diterapkan di Indonesia dan proyek PLTU yang ditargetkan.

Tentu ada beberapa catatan penting yang perlu digariskan dalam proses penyusunan rencana investasi. Dengan penghimpunan dana sebesar itu, JETP akan memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan di level pemerintahan, tetapi bahkan sampai ke level akar rumput.

Ketidaksepakatan muncul dalam narasi publik terkait pengumuman JETP. Beberapa kalangan menilai hal ini sebagai langkah penting dalam mempercepat proses transisi energi, terutama terkait decommissioning pembangkit listrik berbahan bakar batu bara serta percepatan pengembangan energi terbarukan.

Di sisi lain, terdapat pandangan skeptis, terutama terkait detail proyek yang akan dibidik, serta model pembiayaan dan tata kelola implementasi JETP itu sendiri. Untuk itu, penting untuk memberikan catatan kritis dalam kerangka perumusan kebijakan sebagai bahan pertimbangan terkait implementasi JETP di Indonesia.

Pertama, pentingnya memastikan prinsip “Adil” atau Justice diterapkan dalam program JETP. Formulasi paling awal dari konsep “Transisi Adil” muncul dari serikat pekerja Amerika Serikat pada tahun 1980-an sebagai tanggapan terhadap peraturan polusi air dan udara, berhasil menghentikan industri yang melanggar peraturan tersebut (Newell dan Mulvaney, 2013). Transisi yang adil menjadi semakin populer dalam kebijakan publik dan wacana politik karena merupakan konsep energi yang paling komprehensif.

Penekanan pada aspek sosial dan teknis harus memberi ruang untuk memastikan proses transisi menuju energi terbarukan yang bersih. Semua kelompok terdampak tidak tertinggal dan merugi, seperti mereka yang bergantung pada energi fosil dan masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung.

Konsep Transisi yang Merata

Penelitian Normann dan Telmann (2021), menyebutkan bahwa ada tiga pendekatan utama yang digunakan sebagai interpretasi dalam kajian transisi keadilan. Konsep pertama dikenal dengan pendekatan solusi bersama yang menggunakan pendekatan berbasis pasar. Konsep ini meyakini bahwa dalam proses transisi yang adil, akan ada lapangan kerja yang hilang dan lapangan kerja baru akan tercipta.

Hal ini mendorong berkembangnya pekerjaan hijau baru (green jobs) yang dapat membantu masyarakat terdampak. Ini asalkan negara-negara yang mengalami transisi energi mengembangkan kapasitas energi terbarukan mereka di wilayah transisi.

Konsep kedua mengadopsi pendekatan modernisasi ekologis/tanggung jawab yang berbeda yang berbanding terbalik dengan konsep pertama. Jika pendekatan solusi bersama berfokus pada “yang kalah” dalam transisi yang adil, interpretasi konsep kedua ini adalah sebaliknya. Ini bertujuan untuk melindungi pekerjaan yang ada dan membuka peluang baru dalam ekosistem untuk beradaptasi dengan standar masyarakat rendah karbon.

Dengan kata lain, konsep ini menganjurkan penundaan penghentian penggunaan energi fosil dengan memperkenalkan teknologi yang dipertanyakan dan solusi semu untuk menghilangkan emisi. Ini memiliki risiko. Misalnya, penggunaan teknologi carbon, capture and storage (CCS) pada pembangkit listrik tenaga batubara. Satu-satunya pembangkit listrik yang menggunakan teknologi ini, pembangkit listrik Bendungan Perbatasan di Kanada gagal menangkap 100% karbon yang dijanjikan dan tidak dapat beroperasi selama setahun penuh.

Konsep ketiga dikenal dengan pendekatan radikal dan transformatif, yang memiliki postur lebih konfrontatif. Sesuai dengan namanya, konsep ini percaya bahwa transisi energi membutuhkan perubahan sosial yang besar, yang dapat mengurangi perekonomian wilayah yang melakukannya.

Konsep-konsep di atas perlu diterjemahkan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat di Indonesia mengenai pilihan kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan kebijakan transisi energi. Para pihak yang bertanggung jawab juga harus bisa mengurangi kemungkinan yang mungkin terjadi, seperti hilangnya pekerjaan jika proses transisi energi tidak dilakukan secara paralel.

Kedua, pelaksanaan JETP Indonesia harus mengedepankan prinsip-prinsip good governance yaitu keterbukaan, transparansi dan partisipasi serta inklusivitas. Pemerintah harus bisa memberikan gambaran utuh apa yang akan terjadi jika JETP dimulai.

Hal ini terutama terkait dengan pemilihan jenis kebijakan, misalnya proyek yang akan dilakukan untuk pensiun dini PLTU atau pengembangan perluasan energi terbarukan. Oleh karena itu, keterlibatan awal dari para ahli, masyarakat sipil dan serikat pekerja serta masyarakat yang terkena dampak adalah penting dan relevan.

Infografis_Dana Jumbo Negara Maju untuk Transisi Energi RI (Katadata/Nurfathi)

Diskusi Rencana Investasi Harus Terbuka

Tentu dana besar yang dipompa ke Indonesia harus bisa melindungi tenaga kerja akibat transisi energi. Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan adanya biaya kompensasi kesehatan bagi mereka yang terkena dampak langsung pembangkit listrik tenaga batu bara dalam rencana investasi.

Ini akan membuktikan bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat di lokasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh New Climate Institute pada Mei 2022 menyebutkan bahwa 110.000 kematian dini di Indonesia dapat dihindari jika penghentian pembangkit listrik tenaga batubara dilakukan lebih awal.

Isu lain dari aspek tata kelola adalah potensi konflik kepentingan pada proyek-proyek yang akan dipilih untuk dibiayai oleh JETP. Karena dalam struktur ekonomi politik energi di Indonesia masih sangat kental bau korupsi para tawanan negara, maka penting bagi pemerintah untuk menjelaskannya.

Ketiga, pentingnya mengambil pelajaran dari Afrika Selatan sebagai negara pertama yang menerima program JETP pada KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu. Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, dan Uni Eropa di bawah payung International Partners Group (IPG) berkomitmen menyediakan USD 8,5 miliar untuk Afrika Selatan.

Masalah utama yang dihadapi oleh kebijakan JETP Afrika Selatan adalah informasi tertutup yang dapat diakses publik selama persiapan rencana investasi. Publik membutuhkan waktu enam bulan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang JETP setelah diumumkan pada COP 26. Dokumen resmi “Pembaruan Enam Bulan tentang Kemajuan dalam Memajukan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP)” baru dirilis pada Juni 2022.

IPG akhirnya mendukung rencana investasi yang disusun pemerintah Afrika Selatan pada awal November 2022. Rincian dana US$ 8,5 miliar akhirnya diumumkan ke publik. Afrika Selatan saat ini sedang dalam diskusi bilateral dengan beberapa negara untuk pendanaan tambahan bagi program JETP-nya.

Masalah lain yang terlihat dari rencana investasi yang disetujui adalah minimnya porsi hibah yang diberikan oleh IPG. Porsi hibah Afrika Selatan kurang dari 3%. Sedangkan utang atau pinjaman lunak dan komersial mendominasi pembiayaan yang diperoleh Afrika Selatan.

Total pinjaman lunak yang akan diperoleh Afrika Selatan dari Dana Investasi Iklim (CIF), Uni Eropa, Prancis, Jerman, AS, dan Inggris berjumlah US$ 5,3 miliar, lebih dari setengah dari semua pembiayaan.

Kondisi dasar dan ekonomi makro antara Indonesia dan Afrika Selatan memang berbeda. Namun, narasi kuat tentang “jerat” utang baru dari pembiayaan transisi energi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk itu, pemerintah perlu secara serius menjelaskan risiko dari aspek pembiayaan JETP ini secara detail.

Banyak pihak melihat JETP sebagai peluang untuk mempercepat keluarnya kebijakan transisi energi. Hal ini penting untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, khususnya batu bara, dan menuju ekonomi nol karbon. Namun, tidak sedikit yang meragukan bahwa JETP benar-benar akan menyelesaikan masalah transisi energi yang sebenarnya. Oleh karena itu, sejak awal menjadi dasar penyusunan kebijakan JETP, yaitu untuk memastikan proses tata kelola yang baik dan memberikan ruang yang luas bagi publik dan masyarakat dalam merumuskan kebijakannya.