Kenaikan harga pangan menambah beban masyarakat miskin. Tidak semua rumah tangga miskin menikmati bantuan dari pemerintah.
Data Badan Keamanan Pangan (BKP) menunjukkan banyak keluarga menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan pangan pada 2021. Di Kepulauan Seribu, Jakarta, misalnya, 72,09% rumah tangga mencatat porsi yang sangat dominan dalam pengeluaran pangan.
Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran pangan dominan berbanding lurus dengan angka kemiskinan suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah berbeda. Korelasi positif ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kondisi ini cenderung hidup di bawah garis kemiskinan.
Di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sekitar 74,66% rumah tangga menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan pangan pada tahun 2021. Kota ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu 26,52%.
Kenaikan harga pangan terjadi di saat banyak orang yang masih belum mampu keluar dari kemiskinan akibat gejolak ekonomi di masa pandemi. Pada September 2021, angka kemiskinan negara tercatat sebesar 9,71%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin meningkat 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
Ketika ekonomi pulih, harga barang dan jasa mulai naik sebagai respons terhadap peningkatan permintaan, seperti yang ditunjukkan pada tingkat inflasi inti dari tahun ke tahun. Namun, kenaikan harga bahan bakar, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, gangguan rantai pasokan, dan perang Rusia-Ukraina mendorong harga beberapa komoditas lebih tinggi.
Harga juga cenderung meningkat menjelang dan selama Ramadan yang jatuh pada April 2022. Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan, minuman, dan tembakau meningkat sebesar 3,59% pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi ini jauh lebih cepat dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.
BPS melaporkan komoditas utama yang menaikkan harga makanan, minuman dan tembakau pada bulan Maret. Peningkatan tersebut meliputi cabai merah, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai rawit, tempe, tahu mentah, daging sapi, bawang putih, rokok kretek, pepaya, dan gula.
(Membaca: Daerah Mana Yang Paling Terimbas Kenaikan Harga Minyak Goreng?)
Namun, tidak semua komoditas pangan mencatatkan kenaikan harga dan menyumbang inflasi, seperti tomat dan beras.
IHK subkelompok rokok dan tembakau mencatat laju inflasi tahunan tertinggi pada bulan Maret sebesar 6,36%. Harga rokok melonjak mengikuti langkah pemerintah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 12% sejak awal tahun ini.
Garis kemiskinan yang menggambarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagian besar berasal dari kelompok makanan. Di pedesaan dan perkotaan, rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap garis kemiskinan setelah beras pada September 2021. Bahkan rokok memberikan kontribusi lebih besar pada komoditas yang menjadi sumber protein seperti telur dan daging ayam ras.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center for Economic Reform (CORE), mengatakan masyarakat miskin cenderung mempertahankan konsumsi rokok ketimbang memotong pengeluaran lain, termasuk makanan, di tengah kenaikan harga.
Untuk mengurangi dampak wabah terhadap masyarakat yang berhak, pemerintah mengeluarkan bantuan sembako nontunai berupa program Kartu Sembako. Program senilai Rp200.000 per keluarga ini menargetkan 20 juta keluarga penerima manfaat.
Namun, masih banyak rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan sembako pada tahun 2021. Di Papua, hanya 3,57% rumah tangga miskin yang akan menerima bantuan tersebut. Rendahnya cakupan bantuan sembako nontunai untuk keluarga miskin juga terjadi di DKI Jakarta.
Hanya Yogyakarta yang mencatat lebih dari separuh rumah tangga miskin mendapat bantuan sembako dari pemerintah pada 2021.
Selain kartu sembako, pemerintah juga memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Hingga 15 April 2022, pemerintah telah menyalurkan bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KK, bantuan PKH kepada 10 juta KK dan BLT minyak goreng kepada 18,3 juta KK.
Ada sejumlah masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bansos dari pemerintah yang datang dalam berbagai bentuk, menurut Faisal. Namun, pemerintah tidak dapat menjamin bahwa bantuan ini akan sampai ke semua orang miskin, antara lain karena data yang tidak benar atau lokasi yang sulit diakses.
“Selain kelebihan, ini merupakan kekurangan bansos,” kata Faisal Katadata dalam wawancara telepon, Jumat (22/4/2022). “Itu tergantung (pada) kekuatan distributif yang digunakan pemerintah.”
