Sandiaga Uno merupakan menteri terkaya di antara anggota Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki kekayaan hingga Rp 10,6 triliun pada 2021. Angka tersebut meningkat 179% dibanding tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 26 dari 34 menteri melaporkan kekayaannya pada Senin 9 Mei 2022. Dari laporan itu, tidak ada menteri yang memiliki kekayaan di bawah Rp 1 miliar.
Presiden Joko Widodo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 71,5 miliar. Sedangkan kekayaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tercatat Rp 12,7 miliar. Kalau Sandiaga paling kaya, Teten Masduki terendah Rp 4,3 miliar.
Meski paling rendah, kekayaan Teten masih jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Kutipan Buku Data Kekayaan Global 2021 Menurut Credit Suisse, rata-rata kekayaan orang Indonesia hanya US$ 4.693 atau sekitar Rp 62,7 juta.
POTRET KETIMPANGAN KEKAYAAN DI INDONESIA
Buku Data Kekayaan Global 2021 juga menunjukkan bahwa 66,2% dari total kekayaan di Indonesia hanya dimiliki oleh 10% orang terkaya di Indonesia. Sebanyak 1% orang terkaya di Indonesia bahkan menguasai 36,6% total kekayaan di Indonesia.
Ketimpangan kekayaan juga dapat dilihat dari jumlah simpanan bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp5 miliar pada 120.951 rekening atau 0,6% dari total rekening per Maret 2022. Jumlah rekening tersebut juga meningkat 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski kecil, total tabungan mencapai Rp 3.841 triliun atau 51,5% dari total tabungan di Indonesia sebesar Rp 7.464 triliun. Sebagai ilustrasi, Katadata coba bandingkan kekayaan kebanyakan orang Indonesia dengan para menteri, dan 50 orang terkaya versi Indonesia Forbes.
Buku Data Kekayaan Global 2021 memperkirakan median kekayaan penduduk Indonesia adalah US$ 4.693 atau sekitar Rp 62,7 juta. Median menjadi acuan karena lebih mewakili kekayaan kebanyakan orang Indonesia. Sedangkan angka rata-rata biasanya cenderung lebih tinggi karena jumlahnya dinaikkan oleh pemilik kekayaan terbesar.
Dengan median sebesar itu, berarti kebanyakan orang Indonesia harus melipatgandakan kekayaannya hanya untuk masuk ke dalam 30% penduduk terkaya atau melebihi US$10.000. Sementara itu, hanya 2% penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan melebihi US$100.000 atau sekitar Rp1,45 miliar.
Disparitas menjadi lebih jelas ketika Anda memasukkan kekayaan presiden, wakil presiden, dan menteri Indonesia. Ada enam pejabat dalam daftar di atas yang belum tergolong jutawan (kekayaan melebihi US$ 1 juta atau Rp 14,5 miliar). Kekayaan kebanyakan orang Indonesia lebih kecil dari enam pejabat non-jutawan ini.
Termasuk para menteri miliarder mengurangi kekayaan sebagian besar orang Indonesia menjadi hanya 1 piksel pada grafik. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi menteri jutawan dengan kekayaan terendah Rp 15,4 miliar. Presiden Joko Widodo sendiri memiliki kekayaan sebesar Rp 71,5 miliar.
Grafik di atas tidak termasuk tujuh menteri terkaya. Tujuh menteri terkaya itu memiliki kekayaan lebih dari US$ 10 juta (Rp 145 miliar). Sandiaga Uno (Rp 10,6 triliun) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Rp 2 triliun) adalah dua menteri terkaya.
Dua orang yang pernah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bahkan membuat kekayaan Joko Widodo hanya seukuran titik pada grafik di bawah ini.
BAGAIMANA DENGAN ORANG TERKAYA DI INDONESIA?
Setiap tahun, Forbes menghasilkan 50 orang terkaya di negara-negara terpilih termasuk Indonesia. Hartono bersaudara, R. Budi Hartono dan Michael Hartono, adalah orang terkaya di Indonesia. Kekayaan pemilik Grup Djarum ini tercatat US$ 42,6 miliar (sekitar Rp 617,7 triliun).
Kekayaan kedua bersaudara ini sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan orang terkaya lainnya di Indonesia. Tempat kedua keluarga Widjaja “hanya” memiliki US$ 9,7 miliar (sekitar Rp 140,7 triliun). Artinya, kekayaan duo Hartono lebih dari empat kali lipat pemilik Grup Sinar Mas.
Jika menggunakan data kekayaan dari LHKPN, nama Sandiaga Uno sebenarnya bisa masuk dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes. Kekayaan Sandiaga tercatat US$ 732,6 juta jika dikonversi dari rupiah ke dolar AS. Kekayaan ini melebihi nilai kekayaan versi orang terkaya nomor 50 ForbesKartini Muljadi dengan US$ 695 juta.
Meski begitu, kekayaan Sandiaga masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan pasangan Hartono. Perbedaan besar antara kekayaan duo Hartono dan Sandiaga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Perlu diketahui, kekayaan Sandiaga sebelumnya cukup membuat kekayaan kebanyakan orang Indonesia lebih kecil dari satu piksel.
TANDA-TANDA BIAYA POLITIK YANG MAHAL
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Bhima Yudhistira mengatakan, data ini merupakan pertanda semakin melebarnya jurang kekayaan antara elit politik dengan masyarakat atau konstituen. Menurutnya, penemuan ini juga menunjukkan tingginya biaya politik di Indonesia.
“Kalau punya harta pas-pasan, jangan harap bisa jadi pemimpin politik atau maju di pemilu karena pasti kalah dengan yang punya modal besar,” katanya. Katadata.co.idSenin 9 Mei 2022.
Demokrasi yang mahal juga membuat kebijakan yang tidak adil. Bhima percaya bahwa kebijakan yang dihasilkan pada akhirnya hanya menguntungkan kalangan atas.
Jumlah menteri dengan latar belakang bisnis juga menunjukkan konflik kepentingan yang semakin meningkat. Menurutnya, benturan kepentingan ini bisa berupa remunerasi sebagai penguat dana kampanye atau pembiayaan untuk memenangkan kampanye berikutnya.
Di sisi lain, Direktur Riset Center for Economic Reform (CORE) Indonesia Piter Abdullah melihat ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar. Prioritas negara adalah untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.
“Ini (ketimpangan) wajar. Misalnya, saya memberikan 100 juta kepada beberapa orang. Selang beberapa tahun, yang 100 juta itu bisa dipakai seluruhnya, setengah habis, ada yang tetap 100 juta, dan ada yang bisa mencapai hingga 1 miliar,” ujar Piter dengan analogi.
Piter percaya bahwa memberikan kesempatan yang sama adalah salah satu bentuk pemerataan akses pendidikan. Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan ini, meskipun itu tidak sempurna.
Bhima menambahkan, harus ada perbaikan instrumen pajak, terutama bagi orang kaya. Hal ini untuk menghindari kasus penggelapan pajak lintas negara yang terungkap di Panama Papers dan Pandora Papers.
“Artinya kita tidak hanya membutuhkan kenaikan tarif pajak untuk orang kaya tetapi juga penegakan hukum mendesak sehingga tax evasion gap bisa ditutup,” katanya.
