Memasuki tahun politik, misinformasi atau penipuan kembali mewabah. Selama Januari 2023 saja, tim pemeriksa fakta dari Asosiasi Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 257 konten penipuan. Penemuan ini 82% lebih tinggi dari penemuan rata-rata pada tahun 2022.
Jika dalam dua tahun terakhir informasi hoaks didominasi isu terkait kesehatan dan wabah, di awal tahun ini mayoritas adalah isu politik. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan politik mulai marak menjelang pemilihan umum 2024.
Banyak penipuan yang muncul terkait dukungan salah satu capres (kandidat) untuk menyerang capres lainnya. Sebagian besar adalah konten yang menyesatkan dan dimanipulasi. Biasanya sengaja dibuat untuk menipu dan membingungkan pembaca.
Konten yang menyesatkan adalah konten yang berisi informasi yang tidak benar tentang suatu masalah atau individu. Sedangkan, konten yang dimanipulasi adalah ketika informasi atau gambar asli dimanipulasi untuk menipu.
Beberapa nama yang sering muncul dalam konten hoaks antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. Meski tak sesering nama-nama di atas, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, Megawati Soekarnoputri, Ahok, serta Gibran dan Kaesang juga kerap muncul dalam berita hoax.
Salah satu contoh penipuan adalah video yang beredar di Facebook yang berisi klaim naratif bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dana Rp 300 triliun untuk membiayai kampanye hitam Ganjar pada 2024.
Meskipun judul dan isi video tidak berhubungan. Sama sekali tidak ada informasi seperti itu di video. Penipuan ini mencakup konten yang dimanipulasi.
Contoh lain adalah tersebarnya video Facebook yang mengklaim Anies Baswedan mengakui semua utangnya, dan mempermalukan dirinya dan para pendukungnya. Pengunggah menampilkan video wawancara Anies dan video klip kegiatan politik Anies.
Sebenarnya unggahan itu palsu dan mengandung konten yang menyesatkan.
Informasi hoaks tersebar luas melalui media sosial. Facebook menyebarkan informasi yang salah, diikuti oleh YouTube, Twitter, dan WhatsApp.
Penggunaan media sosial di Indonesia memang berkembang sangat pesat. Laporan Kami Sosial menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah 167 juta orang per Januari 2023 atau setara dengan 60,4% dari total populasi di tanah air.
Banyaknya pengguna media sosial juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa media sosial menjadi kanal teratas untuk memperoleh informasi, dibandingkan televisi dan media online.
Di media sosial, informasi yang belum terverifikasi benar atau tidaknya bisa menyebar dengan cepat. Hal ini memudahkan banyak pengguna media sosial menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian dan provokasi, terutama di tahun politik.
Faktanya, hoax lebih cepat menyebar dibandingkan berita penjelasan atau pembenaran. Hal itu disampaikan Program Manager Word of Mind Mafindo, Santi Indra Astuti dalam webinar Lingkaran Hoaks: Cerdas dalam Memilah Informasi, Rabu 5 April 2023.
“Sejauh ini kita masih belum bisa mengatasi kecepatan penyebaran penipuan dibandingkan dengan kecepatan penyebaran penjelasan,” kata Santi.
Ia menekankan pentingnya pembaca berpikir kritis yang berangkat dari akal atau nalar, bukan dari emosi. Oleh karena itu, tidak mudah termakan oleh informasi palsu.
Hal senada dikatakan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito, kecurangan yang merajalela menjadi tantangan jelang Pemilu 2024. Bentuk-bentuk kecurangan juga semakin berkembang dan semakin sulit untuk diverifikasi.
“Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan,” kata Sasmito.
Kontes politik yang memanfaatkan penyebaran hoaks di ruang digital banyak terjadi pada Pemilu 2019. Cominfo menemukan 3.901 hoaks dari Agustus 2018 hingga November 2019. Hoaks kategori politik mendominasi dengan ditemukannya 973 hoaks.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan pihaknya telah memblokir 1.321 konten hoax seputar politik menjelang Pemilu 2024 di media sosial. Ribuan konten ini terdeteksi hingga 4 Januari 2023.
“Pilkada Serentak 2024 jangan disibukkan dengan pengesahan jabatan. Jangan sampai ruang komunikasi dipenuhi dengan penipuan, propaganda, informasi yang salah dan disinformasi,” kata Johnny seperti dikutip dari laman Kemenag, Rabu, 5 April 2023.
Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh munculnya informasi palsu. Pada Pemilu 2019, salah satu dampak yang ditimbulkan dari informasi bohong adalah menimbulkan konflik sosial akibat ujaran kebencian dan propaganda.
Selain itu, menyebabkan kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu menurun. Begitu pula dengan kualitas pemilu, dan dapat merusak rasionalitas pemilih, serta berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
Sasmito mengatakan peningkatan literasi digital masyarakat dan penanganan misinformasi dan misinformasi bukan satu-satunya cara untuk menghadapi disinformasi. Di sisi lain, kredibilitas kementerian dan lembaga penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan.
“Perlu ada peran Cominfo agar masyarakat benar-benar teredukasi,” ujarnya.
Menurutnya, konten trik ini sangat sulit dikorek karena akan ada pabrikan baru setiap hari. “Namun jika masyarakat memiliki literasi yang baik dan memiliki sikap skeptis, setidaknya dapat mengurangi efek penipuan, sehingga kejadian tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2024,” kata Sasmito.
