Mengapa Dampak Krisis Ekonomi Lebih Parah di Pulau Jawa?

Mengapa Dampak Krisis Ekonomi Lebih Parah di Pulau Jawa?

Krisis ekonomi semakin dekat. World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,7% pada 2023. Kemudian, sepertiga perekonomian dunia diproyeksikan tidak tumbuh tahun depan.

“Singkatnya, yang terburuk belum datang dan untuk banyak tahun 2023 akan terasa seperti resesi,” kata laporan yang diterbitkan pada Oktober 2022 itu.

WEF menyoroti tiga hal sebagai penyebab resesi ekonomi di masa depan, yaitu invasi Rusia ke Ukraina, krisis biaya hidup akibat tekanan inflasi, dan perlambatan ekonomi di China.

Bagaimana dengan Indonesia? WEF memprediksi ekonomi Indonesia akan melambat dari proyeksi 5,3% pada 2022 menjadi 5% pada 2023. Di antara negara-negara ASEAN-5, proyeksi pertumbuhan ini hanya lebih rendah dari Vietnam.

Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa krisis. Krisis terbesar terjadi pada tahun 1998 yang menyebabkan pertumbuhan anjlok hingga minus 13%. Begitu juga dengan krisis akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi anjlok hingga minus 2,1%. Meskipun krisis di AS dan Eropa, Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2009 dan 2015.

Berdasarkan data, daerah di luar Jawa umumnya lebih tangguh saat terjadi krisis. Hal ini terlihat terutama pada krisis tahun 1998 dan 2008-2009.

Daerah Luar Jawa Atasi Krisis Global

Jika melihat data produk domestik regional bruto (PDB), daerah di luar Jawa cenderung bertahan atau bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional saat terjadi krisis.

Pada tahun 1998, krisis ekonomi terparah melanda wilayah Pulau Jawa. Saat itu, lima provinsi di Jawa—Jawa Barat (termasuk wilayah Banten yang baru terbentuk pada 2000), DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta—semuanya mengalami kontraksi dua digit.

Di luar Jawa, hanya Sumatera Utara yang mengalami kontraksi dua digit. Papua bahkan mencatatkan pertumbuhan 12,7% saat krisis melanda.

Pada tahun 2009 terlihat perbedaan yang signifikan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Meski masih tumbuh, hanya dua wilayah barat Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan di atas 6%, yakni Jambi dan Gorontalo.

Sementara di Indonesia timur hanya ada tiga wilayah yang pertumbuhannya di bawah 6%, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Papua merupakan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 22,2%.

Direktur Eksekutif Indonesia’s Center for Economic Reform (CORE) Mohammad Faisal mengatakan fenomena ini merupakan salah satu dampak semakin terhubungnya perekonomian Indonesia bagian barat—khususnya Jawa—dengan perekonomian dunia.

“Saat ekonomi global tertekan (daerah di luar Jawa) tidak berpengaruh. Begitu juga jika ekonomi ledakan, Tidak masalah juga,” katanya Katadata.co.idRabu, 19 Oktober 2022.

Data kontribusi masing-masing sektor usaha terhadap PDRB menunjukkan karakteristik perekonomian Jawa yang berbeda dengan di luar Jawa.

Perekonomian daerah di Jawa umumnya lebih bergantung pada manufaktur dan perdagangan. DKI Jakarta, penyumbang terbesar PDB negara, juga bergantung pada jasa keuangan yang menjadi penyebab krisis 1998.

Sedangkan daerah di luar Jawa umumnya lebih bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Harga komoditas sangat mempengaruhi keberlangsungan ekonomi daerah ini.

Perdagangan Komoditas Likuid Memicu Krisis 2015

Periode krisis berikutnya tidak langsung terjadi dalam setahun. Krisis saat ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun setiap tahun dari tahun 2012 ke level terendahnya pada tahun 2015.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ini terjadi. Pertamadefisit neraca perdagangan yang melemahkan rupiah pada tahun 2012. Kedua, tantrum meruncing Bank sentral AS The Fed mulai pada 2013 yang semakin melemahkan rupiah. Ketigaharga komoditas yang lesu di tahun 2014.

Pada awalnya, pengaruh pelemahan rupiah akibat defisit neraca perdagangan masih bisa dibendung. Pelemahan rupiah mulai semakin parah ketika The Fed melakukannya lancip pada tahun 2013. Situasi ini diperburuk ketika boom harga komoditas berhenti dan menurun pada tahun 2014.

Dampak komoditas ini juga terlihat dari kontraksi ekonomi daerah penghasil komoditas pada tahun 2014 dan semakin dalam pada tahun 2015.

Perekonomian Aceh yang komoditi ekspor utamanya adalah gas bumi mengalami kontraksi -2,6% pada tahun 2015. Demikian juga dengan Riau yang mengalami kontraksi -2,24%, dan Kalimantan Timur mengalami kontraksi -3,37%. Komoditas ekspor utama Riau adalah minyak kelapa sawit dan migas sedangkan Kalimantan Timur mengekspor batu bara.

“Beban pertumbuhan ekonomi negara justru berasal dari luar Jawa yang sangat bergantung pada industri ekstraktif dan pengolahan komoditas,” tulis laporan tersebut. Satuan Intelijen Ekonomi pada tahun 2015.

Laporan yang sama menyatakan bahwa krisis ini tidak terasa di Jawa karena karakteristiknya. Jawa dianggap memiliki perekonomian yang lebih beragam dibandingkan dengan daerah yang sumber ekonominya lebih terpusat.

Bagaimana Proyeksi Tahun Depan?

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira membandingkan krisis tahun depan dengan tahun 1970-an karena berbagai faktor penyebabnya. Saat itu, negara mulai mengalami krisis minyak, pecahnya Perang Teluk, dan hiperinflasi di berbagai negara.

“Bila skenario krisis 1970 terjadi, dampaknya mungkin lebih berisiko terhadap ekonomi domestik dibandingkan 1997 dan 2008,” katanya. Katadata.co.id.

Meski begitu, perekonomian Indonesia dinilai oleh banyak lembaga internasional tetap tumbuh di tahun 2023. Salah satunya Asian Development Bank (ADB) yang memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5% tahun depan.

“Belanja konsumen kuat dan ekspor komoditas melonjak meski harga komoditas tinggi memicu inflasi,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam keterangan resmi pada September 2022.

Sejauh ini, permintaan konsumen yang kuat membuat pengeluaran pemerintah tetap rendah. Permintaan ekspor komoditas sehat, mendukung pertumbuhan dan menghasilkan pendapatan tak terduga (durian runtuh).

Permintaan komoditas yang tinggi juga akan menguntungkan daerah yang memiliki pendapatan besar dari ekspor komoditas. Sementara itu, daerah yang tidak memiliki komoditas ekspor utama akan bergantung pada belanja konsumen yang diharapkan dapat dipertahankan pada tahun 2023.