Penunjukan loyalis sebagai menteri dan wakil menteri menandai konsolidasi kekuasaan di akhir pemerintahan Jokowi. Beberapa loyalis Jokowi terlihat “bergerak” menuju koalisi pendukung Prabowo di Pilpres 2024. Meski jatah kursi politiknya berkurang, Partai NasDem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai.
Mendekati akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tampaknya tak ingin kehilangan banyak pendukung. Terbukti, Senin (17/7) ia melantik dua anggota setia kabinetnya guna memperkuat konsolidasi politik.
Perombakan kabinet ini berdampak pada pengurangan kursi menteri untuk Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebelumnya, Budi menjalankan amanahnya sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Kabupaten Tertinggal dan Transmigrasi sejak Oktober 2019.
Selain melantik Budi, Presiden Jokowi juga menambah kursi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk diisi mantan aktivis dan jurnalis Nezar Patria. Wakil Ketua Budi kemudian digantikan oleh Paiman Raharjo.
Menengok ke belakang, Paiman dan Budi pernah memimpin kelompok relawan pendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Budi mendirikan kelompok relawan bernama Projo pada 2014. Sedangkan Paiman merupakan ketua umum Relawan Jokowi yang dibentuk pada 2019.
Menurut Nicky Fahrizal, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), penunjukan loyalis Jokowi sebagai menteri dan wakil menteri menandai konsolidasi kekuasaan di akhir pemerintahan Jokowi.
“Rasional, ini untuk melanjutkan program pemerintah. Kemudian secara politis, (untuk) memperkuat barisan (pendukung) agar pemerintahan tetap stabil, dan keputusan yang diambil tetap berdampak,” ujar peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial ini, Kamis (20/7).
Perombakan kabinet ini merupakan yang ke-8 sejak Jokowi menjabat pada 2014. Sepanjang periode pertamanya, kabinet Jokowi telah mengalami empat kali perombakan dalam kurun waktu 2014-2019. Selama periode kedua Jokowi menjabat, Kabinet Indonesia Maju juga mengalami empat kali perombakan sejak 2019.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
Kabinet sebagai Basis Pendukung Jelang Pilpres
Modifikasi kursi kabinet kali ini dilakukan menjelang pemilihan presiden 2024 digelar. Sejauh ini, ada tiga capres yang mendapat dukungan cukup dari partai politik, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkuasa telah mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar sebagai calon presidennya. Koalisi partai politik pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berencana mencalonkan Menteri Pertahanan Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies juga akan bertarung dengan dukungan koalisi parpol pimpinan Partai NasDem.
Seolah berdiri dengan dua kaki, Jokowi sebelumnya menyatakan dukungannya kepada Ganjar, salah satu mitra partai di PDIP. Namun mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu juga menunjukkan tanda-tanda mendukung Prabowo.
“Sepertinya ini bagian Pak Prabowo setelah ini,” kata Jokowi di perayaan HUT Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada November 2022, mengisyaratkan dukungan kepada mantan rivalnya tersebut.
Pembagian dukungan ini tidak hanya terlihat di level atas, namun beberapa pendukung setia Jokowi terlihat “menggerakkan” koalisi untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Nicky melanjutkan, mereka bisa menjadi jembatan bagi Jokowi untuk mempengaruhi kubu Prabowo.
“Menurut pengamatan saya, akan ada persaingan antara loyalis Jokowi non-PDIP dengan loyalis Jokowi dari PDIP di kabinet,” ujar Nicky.
Salah satu kelompok relawan Presiden Jokowi yang beralih ke Prabowo adalah Jokowi Mania (Joman). Kelompok relawan yang dibentuk pada 2019 ini menyatakan mendukung Prabowo pada Februari 2023. Joman mendukung Prabowo karena purnawirawan Letjen TNI itu memiliki modal sosial yang cukup, dianggap sebagai sosok yang tegas, dan setia pada pemerintahan Jokowi.
Sedangkan Projo adalah pengisi suara para relawan. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Projo di Jawa Barat telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar.
“Dukungan ini belum final, lagipula siapa yang akan memilih. Itu masih 14 Februari 2024,” kata Hasto di Jakarta Pusat, Senin (17/7).
Meski tujuan politik pembagian dukungan ini sangat jelas, secara normatif Plt Ketua Umum Partai Pembangunan Bersatu (PPP) Muhamad Mardiono menyatakan perombakan kabinet adalah upaya melanjutkan program pemerintah, bukan jalan unifikasi politik.
PPP merupakan bagian dari koalisi partai politik yang mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Sebelumnya, partai bersimbol Pura merupakan bagian dari Gabungan Indonesia Bersatu (KBI) dengan Parti Karya Kumpulan (Golkar) dan Parti Amanat Nasional (PAN).
Selama berkoalisi, KIB belum memutuskan siapa yang akan didukungnya sebagai capres dan cawapres.
“Saya yakin kepentingan sempit (merger politik) seperti itu tidak akan melekat di benak Pak Jokowi,” kata Mardiono di Jakarta Pusat, Senin (17/7). “Mereka yang ditempatkan pada posisi itu semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.”
PRESIDEN JOKOWI SAMAKAN SIANG DENGAN KETUA PARPOL (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Pengurangan Kursi Menteri NasDem
Presiden Jokowi menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny Plate setelah politikus NasDem itu menjadi tersangka kasus korupsi. Johnny menjadi menteri ke-5 dalam kabinet Jokowi yang terlibat kasus pidana korupsi.
Pencopotan Johnny menyusul penangkapannya pada Mei 2023. Ia terlibat kasus korupsi menara telekomunikasi atau proyek BTS antara 2020-2022. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 8 triliun.
Budi diminta Jokowi untuk menyelesaikan proyek BTS yang tertunda. Menurut Jokowi, pembangunan BTS penting untuk mendukung komunikasi dan digitalisasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar.
“Presiden mengatakan bahwa BTS akan berlanjut. Artinya kita harus memastikan bandwidth untuk masyarakat,” kata Budi menanggapi perintah tersebut, Senin (17/7).
Di sisi lain, pengangkatan Budi, pemecatan Johnny dari Kementerian Informasi dan Komunikasi mengurangi jumlah kursi menteri Partai NasDem. Pada awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, NasDem mendapatkan 3 kursi menteri. Kini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengisi kuota itu.
Porsi menteri Partai NasDem saat ini sama dengan PPP, yakni dua kursi. PDIP memiliki jumlah kursi menteri terbanyak yakni lima. Kemudian disusul Partai Golkar dengan empat menteri dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan tiga menteri.
Meski porsi kursi politiknya berkurang, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga tuntas. Dukungan Partai NasDem kepada pemerintah, kata dia, didasarkan pada keselarasan gagasan.
“Partai NasDem bersikukuh (nilai) komitmen harus dijaga. Pilihannya boleh berbeda,” kata bos konglomerat media, Media Group, di kantor pusat NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru, Jokowi dan Paloh bertemu selama satu jam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/7). Suasana pertemuan sangat cair dan harmonis, sementara perbincangan kedua politikus itu melibatkan berbagai pembahasan termasuk calon wakil presiden yang akan didukung Partai NasDem untuk mendampingi Anies Baswedan.
Sementara itu, Anies memaknai pertemuan Jokowi dan Paloh sebagai “baik” dan “positif”. Namun, dia meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman calon wakil presidennya.
“Kita perlu lebih banyak pertemuan untuk menunjukkan bahwa pilihannya mungkin berbeda, tetapi dialog akan berhasil,” kata Anies di Konferensi Data dan Ekonomi Indonesia (IDE), Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
