Pesta Gelombang Rakyat (Gelora) Diperkirakan akan sulit menghadirkan pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Ada peluang partai ini masuk parlemen jika menjangkau pemilih muda moderat di sayap kanan. Pemilih seperti ini cenderung mengutamakan program atau rencana kerja, bukan sekedar politik identitas.
Akhir pekan lalu Parti Gelombang Rakyat alias Parti Gelora mengumumkan ketuanya, Anis Matta, sebagai calon presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Partai berlogo gelombang merah putih itu juga menunjuk wakil ketua Fahri Hamzah sebagai calon wakil presidennya. .
Deklarasi itu muncul dalam rapat ribuan kader Partai Gelora di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (19/2). Rapat sosialisasi dan penguatan nasional ini juga mencanangkan slogan partai yaitu “Kusa Besar Indonesia Baru”.
Fahri mengatakan, kader partainya berkumpul di Kabupaten Tangerang, Banten, karena memiliki makna sejarah. Hal ini terkait dengan Kesultanan Banten. Kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1526 menjadi kubu Nusantara dan memulai penyebaran Islam ke berbagai daerah.
“Kami ingin mundur selangkah dan menjadikan Banten, khususnya Tangerang, (sebagai) titik awal untuk menjadikan Indonesia sebagai Bangsa Besar Baru,” kata Fahri Hamzah seperti dikutip dari laman partai.
Anis pernah menyinggung soal perjuangan pihaknya membantu ibu hamil mendapatkan nutrisi dan pelayanan kesehatan yang tepat. Selain itu, Parti Gelora juga ingin memberikan kuliah gratis bagi masyarakat.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (kiri) terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.)
Anis-Fahri Tawarkan Alternatif Pilpres 2024
Di tengah banyaknya partai yang masih mencari bentuk dan nama koalisi untuk capres, Parti Gelora malah melakukan hal sebaliknya. Padahal, usianya belum genap empat tahun dan belum memenuhi syarat untuk diadopsi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan partai harus menguasai sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Atau partai tersebut harus memperoleh minimal 25% suara pada pemilu DPR sebelumnya. Kondisi ini dikenal dengan sebutan president threshold.
Berdiri Oktober 2019, Partai Gelora belum pernah mengikuti pemilihan anggota DPR. Akibatnya, partai yang bermarkas di Jakarta Selatan itu tak bisa memenuhi persyaratan kenaikan pangkat.
Partai biasanya membentuk koalisi untuk memenuhi persyaratan promosi. Misalnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Koalisi Perubahan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiga partai ini menguasai 163 kursi atau 28,3% kursi di parlemen.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, Partai Gelora diperkirakan akan kesulitan mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024.
“Mungkin Partai Gelora ingin menawarkan alternatif lain terkait calon presiden dan wakil presiden,” kata Ujang, Rabu (22/2). “Kita harus mengapresiasi dan menghormati itu. Tapi, untuk bisa bertarung, bersaing, lolos ke (Komisi Pemilihan Umum) itu cukup sulit.”
Selain Gabungan Perabuhan, Gabungan Indonesia Raya (KIR) mengumumkan akan mencalonkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Perebutan Suara dengan UKM
Dominique Nicky Fahrizal dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan, Parti Gelora diharapkan mampu memenangkan pemilih UKM yang religius namun lebih rasional. Dalam spektrum politik, mereka adalah pemilih moderat atau kanan tengah.
Namun, pemilih seperti itu cenderung mengutamakan program atau rencana kerja, bukan sekadar politik identitas. Pemilih sayap kanan ini biasanya tinggal di perkotaan, berpendidikan minimal SMA, dan kelas menengah.
Partai Gelora dan PKS diperkirakan memiliki basis pemilih yang mengganjal. Ganjalan ini muncul karena Partai Gelora bermula dari Gerakan Indonesia Baru (Garbi) yang muncul akibat perpecahan di internal UKM.
Anis, Fahri, dan Sekjen Partai Gelora, Mahfudz Siddiq, adalah mantan pengurus PKS yang memulai gerakan tersebut. Pada tahun 1998, Fahri juga mengepalai Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI). Gerakan mahasiswa ini mengawali terbentuknya UKM.
“Ini tokoh dari kelompok sayap kanan moderat yang menyasar basis agama (pemilih), tapi lebih rasional,” kata Nicky kemarin.
Menurut UU Pemilu, Partai Gelora harus memperoleh minimal 4% dari total suara sah secara nasional untuk mendapatkan kursi di DPR. Ambang minimum ini dikenal sebagai ambang batas parlementer.
Nicky mengatakan, Parti Gelora berpotensi melewati batas minimal tersebut jika mampu menjangkau pemilih muda moderat kanan secara akurat. Itu tergantung kinerja mesin partai di tingkat kota
Menurut Ujang, Partai Gelora berpotensi lolos ke DPR, tapi “cukup sulit” karena masih partai baru. Pada Pemilu 2019, tidak ada partai baru yang bisa melampaui ambang batas minimal.
Partai Solidaritas Indonesia, misalnya, hanya memperoleh 1,89% suara. “Mungkin ada keajaiban. Mungkin ada perjuangan keras dari Partai Gelora untuk lolos ke Senayan,” kata Ujang.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.)
Pasang surut Partai Gelora untuk Pemilu 2024
Partai Gelora pernah menghadapi tudingan manipulasi data dalam proses verifikasi fakta partai politik peserta pemilu 2024. Pengacara Ibnu Syamsu Hidayat dan pengacara Airlangga Julio yang mewakili sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengirimkan surat keterangan. panggilan pengadilan ke pusat institusi pada Desember 2022.
Somasi tersebut tidak hanya menyasar Partai Gelora, melainkan dua partai baru lainnya, yakni Partai Garuda dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Mahfudz mengatakan, pada pertengahan Februari 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyatakan tidak ada kecurangan dalam proses verifikasi fakta. Partai Gelora lolos verifikasi dan akan mengikuti pemilu 2024 dengan nomor urut 7.
Sebagai informasi, KPU telah menetapkan 17 parpol (parpol) nasional dan 6 parpol lokal Aceh untuk mengikuti Pemilu 2024 pada Desember 2022. Ketua KPU Hasyam Asy’ari mengatakan hal itu sejalan dengan amanat UU Pemilu yang menyatakan bahwa penetapan partai politik peserta Pemilu dilaksanakan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.
