Musim kampanye tengah berlangsung. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berlomba untuk menaikkan elektabilitas. Tak terkecuali Mahfud MD, cawapres dari nomor urut tiga.
Ia fokus pada daerah yang masih sedikit suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Saya masuk ke jalur hijaunya. PDIP kan merah,” ucap Mahfud dalam episode 7 acara Pergulatan Politik (Gultik) bersama pembawa acara Wahyu Muryadi beberapa waktu lalu.
Bersama Ganjar Pranowo sebagai capres, Mahfud yakin memiliki modal yang kuat untuk memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu juga bicara soal potensi kecurangan pada Pemilu dan siapa rivalitas terkuatnya.
Seperti apa jawabannya? Berikut isi wawancara tersebut:
Bagaimana strategi mengejar ketertinggalan suara Nahdlatul Ulama dan bagaimana mempertahankan dukungan Muhammadiyah?
Kalau warga Muhammadiyah itu relatif rasional. Artinya, kelas menengah ke atas. Pilihannya sudah final berdasarkan pertimbangan sendiri. Kalau warga Nahdliyin biasanya manut dan tawadhu kepada guru-gurunya.
Sebab itu, untuk kalangan Nahdliyin saya tidak banyak membuat acara yang masif tapi silaturahmi dengan kyai-kyainya saja. Strategi saya adalah menemui tokoh-tokoh loyal di second layer dari pesantren-pesantren.
Artinya, mendekati kyai-kyai itu efektif?
Menurut saya, efektif. Lebih efektif daripada ramai-ramai. Kalau saya ke pesantren, saya bilang Pemilu itu tanggung jawab agama, bukan hanya tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Agama juga mengajarkan untuk menjaga dan memelihara negara itu wajib hukumnya. Karena itu, ikut pemilu adalah wajib.
Tapi hubungan antara kyai dan santri sekarang berbeda dengan zaman dulu.
Sekarang santri memang belum tentu ikut kyainya. Kyai sudah deklarasi dukung si A, ternyata santrinya tidak ikut. Banyak sekarang. Karena itu, strategi saya tidak pada pucuknya, biar tidak ewuh pekewuh.
Kyai-kyai didekati, apakah pilihannya di Jawa saja, khusus Jawa Tengah dan Timur?
Kalau saya datangi dan ajak diskusi di Jawa Barat, Jawa Timur, lalu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh.
Anda mendatangi daerah yang mungkin suara Ganjar-Mahfud lemah?
Iya, mungkin PDIP lemah. Lalu, saya masuk ke jalur hijaunya. PDIP kan merah.
Bagaimana dengan soal gagasan?
Untuk kelas menengah ke atas, saya selalu bicara korupsi dan penegakan hukum. Korupsi itu menyebabkan kemiskinan menjadi lebih besar. Jadi menghambat pemerintah untuk memberantas kemiskinan.
Lalu, penegakan hukum ada dua lapis. Di masyarakat bawah terjadi kesewenang-wenangan. Rakyat kecil diinjak-injak, hartanya dirampas, tidak mendapat perlindungan hukum.
Jadi benar, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah?
Iya, kalau mau dikatakan begitu. Nah ke atas kami akan ada penegakan hukum, di bawah ada perlindungan hukum.
Debat perdana Capres Cawapres (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU)
Terkait elektabilitas, Ganjar-Mahfud konsisten menurun. Sedangkan keterpilihan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Ganjar konsisten naik. Bagaimana cara mengatasinya?
Kami kejar nanti. Menurut saya, survei bisa berubah, dipengaruhi situasi. Saya percaya pada teori yang mengatakan, ini ada PDIP, Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), dan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo). Ketika Bu Mega dan Pak Jokowi ada konflik, ini yang naik-turun. Tapi selalu yang di tengah ini konsisten, sudah ada angka maksimalnya, sudah dihitung.
Jadi, tidak apa-apa. Nanti kami buat suatu cara yang simpatik. Kami menghargai apa yang sudah dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi dan saya di dalam pemerintahan, itu kemajuannya besar. Meskipun saya kritik penegakan hukum bermasalah tapi indeks persepsinya naik.
Maksudnya, yang bermasalah itu birokrasi atau lembaga negara yang korup. Tapi persepsi penegakan hukum di survei Litbang KOMPAS terakhir itu 63. Lalu, politik dan keamanan 79 dan kepercayaan rata-rata terhadap pemerintah 73. Berarti kalau dilihat angkanya tinggi.
Tapi harus diakui di beberapa sektor dan manajemen aparatur penegak hukum masih harus diperbaiki. Menurut saya, tidak terlalu susah. Yang penting kita mau atau tidak.
Artinya tidak terlalu susah Anda menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan?
Ya. Selama saya menjadi Menkopolhukam, Anda tahu saya masuk ke kasus-kasus besar yang tidak pernah dimasuki oleh Menkopolhukam lain. Saya masuk meskipun itu kewenangan kejaksaan, kepolisian, atau pengadilan. Saya masuk dalam batas-batas yang ditentukan.
Jadi, intervensi?
Bukan intervensi. Tapi mengarahkan atau mengkoordinir. Misalnya, ini macet. Nah, saya punya data, terbongkar kasus-kasus besar. Seperti kasus Indosurya atau yang paling fenomenal kasus pencucian uang Ferdy Sambo. Saya masuk di situ. Karena saya punya data dan wewenang untuk mengkoordinir semua. Dikawal terus.
Artinya, selama ini orang yang mengkritik salah paham dengan Anda?
